BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola transformasi keuangan digital yang bertanggung jawab sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan pelindungan konsumen.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) menuntut adanya keselarasan regulasi antarnegara, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko.
“Seiring cepatnya perkembangan teknologi dan AI, penting bagi kita berbagi pandangan kebijakan di masing-masing negara dan membangun kerangka regulasi yang seimbang antara inovasi, stabilitas keuangan, dan pelindungan konsumen,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Mahendra memaparkan langkah progresif OJK dalam menyusun tata kelola AI di sektor keuangan Indonesia.
Sejak 2023, OJK telah menerbitkan pedoman etika AI untuk sektor fintech, yang kemudian diperluas pada 2025 dengan peluncuran Indonesian Banking Artificial Intelligence Governance khusus bagi sektor perbankan.
Ia menegaskan bahwa adopsi AI harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian dan standar etis yang kuat. Mahendra juga menyoroti eksplorasi tokenisasi yang sedang berjalan melalui regulatory sandbox OJK.
Model yang diuji meliputi tokenisasi emas, obligasi, dan aset properti, yang dinilai dapat membuka peluang baru bagi inovasi keuangan sekaligus memperluas inklusi. “Kami mendorong inovasi ini secara hati-hati, memastikan keseimbangan antara teknologi dan stabilitas,” kata Mahendra dalam sesi diskusi lanjutan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi penerapan AI di sektor keuangan.
Pemerintah, ujarnya, tengah menyiapkan kebijakan komprehensif terkait pemanfaatan AI dalam transformasi perbankan digital dan pembiayaan UMKM. “Digitalisasi dan AI menghadirkan efisiensi dan perluasan akses layanan keuangan,” tegas Airlangga.
Direktur Financial and Enterprise Affairs OECD, Carmine Di Noia menyatakan bahwa Asia kini berada di garis terdepan inovasi keuangan digital global.
Kolaborasi antara OJK dan OECD disebutnya sebagai langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan lintas negara.
“Asia berada di garis depan transformasi keuangan digital, dan kolaborasi seperti hari ini penting untuk memastikan inovasi berkembang secara bertanggung jawab,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi kemitraan erat dengan OJK dalam penyelenggaraan forum ini.
Forum ini turut menjadi momentum peluncuran OECD Report on Artificial Intelligence in Asia’s Financial Sector dan Panduan Kode Etik AI yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya untuk sektor teknologi finansial.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia memperkuat tata kelola digital sekaligus memastikan bahwa transformasi teknologi berjalan selaras dengan standar internasional.
Dalam sesi diskusi mengenai aset digital, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menyoroti dinamika pasar aset digital Indonesia yang tumbuh signifikan.
Menurutnya, inovasi tersebut membawa potensi besar namun tetap memerlukan pengawasan risiko yang kuat. “Aset digital secara fundamental mendefinisikan kembali sifat aset dan infrastruktur pertukarannya,” jelas Hasan.
Diskusi panel pada hari pertama ditutup dengan pembahasan mengenai kebijakan AI sektor keuangan, tantangan regulasi aset digital, serta kesiapan pasar menghadapi perkembangan teknologi.
Agenda pertemuan ini berlanjut pada hari kedua dengan fokus pada tokenisasi dan dampaknya terhadap pengembangan pasar keuangan global.(adv)
