PALANGKARAYA – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah (OJK Kalteng) menegaskan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah ini tetap solid meski tekanan perekonomian global terus meningkat.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz menekankan perlunya perlindungan konsumen yang semakin kuat di tengah meningkatnya maraknya penipuan berbasis digital.
“Di era digital, perilaku keuangan masyarakat berubah sangat cepat, sehingga risiko pun ikut meningkat. Kami berkomitmen menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat pengawasan dan edukasi,” ujar Primandanu, Rabu (10/12/2025).
Primandanu menilai bahwa inklusi keuangan yang merata hanya dapat tercapai jika masyarakat merasa aman dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.
Karena itu, OJK Kalteng memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, hingga aparat penegak hukum melalui Satgas PASTI untuk mengantisipasi, menindak, dan memutus praktik keuangan ilegal yang kian kompleks.
“Kolaborasi adalah fondasi. Upaya pencegahan dan penindakan harus berjalan beriringan,” tambahnya.
Data terbaru Satgas PASTI menunjukkan bahwa hingga November 2025 terdapat 224 laporan masyarakat, terdiri dari 41 kasus investasi ilegal dan 183 laporan pinjaman online ilegal.
Pola yang muncul menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling rentan, mencapai 70 persen dari total pengaduan.
Adapun lima modus yang paling sering digunakan pelaku meliputi money game, sistem deposit berkedok periklanan, duplikasi penawaran investasi berizin, penawaran pendanaan cepat, serta investasi palsu di sektor pertanian/perkebunan.
Sementara itu, data dari Indonesia Anti Scam Centre (IASC) memperlihatkan tingginya eskalasi kerugian masyarakat akibat scam digital.
Pada periode November 2024 hingga 30 November 2025, terdapat 2.338 aduan dengan estimasi kerugian mencapai Rp29,13 miliar.
Kota Palangka Raya tercatat sebagai wilayah dengan pengaduan tertinggi, diikuti Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kapuas.
Primandanu menjelaskan bahwa tren scam digital semakin canggih, mulai dari penawaran investasi berimbal hasil tinggi hingga penipuan menggunakan kedok layanan pemerintah atau lembaga keuangan.
Hal ini mendorong OJK Kalteng untuk meningkatkan distribusi informasi, melakukan literasi keuangan digital secara intensif, serta memperluas kanal pengaduan resmi agar masyarakat cepat memperoleh bantuan.
“Masyarakat harus punya kemampuan untuk mengenali pola kejahatan keuangan sejak dini. Edukasi adalah benteng pertama perlindungan,” jelasnya menambahkan.
Ia menambahkan kembali bahwa perluasan inklusi keuangan akan sulit tercapai jika masyarakat masih dibayangi rasa takut terhadap risiko penipuan.
Karena itu, OJK Kalteng memastikan bahwa penguatan pengawasan, literasi keuangan, dan penindakan terhadap pelaku ilegal akan diprioritaskan pada tahun mendatang.
“Kami ingin memastikan sektor jasa keuangan tetap menjadi mesin penggerak ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan,” tegas Primandanu.
Primandanu kembali mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan aktivitas keuangan mencurigakan.
“Sinergi kami dengan masyarakat akan menentukan seberapa cepat kita bisa mengatasi maraknya scam ini. Keamanan keuangan adalah tanggung jawab bersama,” tutupnya.(adv)
