PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong masyarakat membangun budaya hidup sehat sekaligus memperkuat literasi digital.
Hal itu kembali ditegaskan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat menghadiri puncak acara Borneo Decafest 2025 di Lapangan Mantikei, Sabtu (1/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Leonard menyebut kegiatan Hadari Kahayan Colour Run 6K Bank Indonesia menjadi momentum strategis untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebugaran dan kedisiplinan hidup sehat.
“Kita ingin kegiatan seperti ini tidak hanya sekali dalam setahun, tetapi menjadi agenda rutin. Melalui olahraga bersama, kita menanamkan budaya hidup sehat kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pola hidup sehat memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan pola pikir positif masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah.
Leonard menyampaikan bahwa kesehatan masyarakat menjadi fondasi produktivitas dan daya saing Kalimantan Tengah ke depan.
Pada momen yang sama, Leonard juga menekankan pentingnya percepatan transformasi digital, terutama terkait penggunaan QRIS dalam aktivitas ekonomi harian.
Dirinya mengatakan digitalisasi merupakan langkah krusial dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan efisiensi layanan publik.
“Melalui kegiatan seperti ini, literasi dan edukasi keuangan digital dapat meningkat. Masyarakat jadi lebih familiar dengan sistem pembayaran modern yang mudah dan transparan,” katanya.
Leonard menambahkan bahwa UMKM memegang peranan penting dalam ekosistem digital dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ia menegaskan digitalisasi mampu membantu pelaku usaha memperluas pasar, memperkuat branding, hingga meningkatkan daya saing.
“Di tengah upaya efisiensi anggaran, penguatan sektor UMKM menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Pemprov Kalteng juga terus mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih aktif mengembangkan ekonomi digital berbasis masyarakat sesuai potensi lokal masing-masing.
Menurutnya, kolaborasi lintas pihak antara pemerintah, perbankan, komunitas, dan pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi inklusif dan berdaya saing tinggi.(adv)
